Mempertahankan Status Desa Melalui Model Desa Khusus di Wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN)

Penulis

  • Novita Riani, S.Pi., M.Si. Analis Kebijakan Ahli Muda
  • Teguh Winarno, S.Sos. Analis Kebijakan Ahli Muda
  • Siti Aisyah Fatmah, S.E. Analis Kebijakan Ahli Pertama
  • Sonia Fany Satria, S.Hum. Analis Kebijakan Ahli Pertama
  • Adawiya Taufani, S.P. Analis Penelitian dan Pengembangan
  • Gizdy Chalifa Chairul Rizaldi, S.P. Analis Penelitian dan Pengembangan
  • Dwi Maya, S.Si. PPNPN

Kata Kunci:

desa, IKN, kelurahan, status kewenangan, unit pemerintahan

Abstrak

Pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur (Ibu Kota Nusantara/IKN) memicu isu terkait keberlanjutan desa-desa di sekitar IKN. Desa-desa ini memiliki status maju dan mandiri, ditunjukkan oleh hubungan positif antara Dana Desa dan Indeks Desa Membangun (IDM). Menyimpan potensi pertumbuhan ekonomi, kebijakan perubahan status desa menjadi kelurahan perlu memperhatikan otonomi desa, penggunaan aset, dan pembangunan mandiri. Analisis sistem dinamis menyoroti kekuatan hukum, sosial, ekonomi, dan budaya sebagai faktor penting dalam implementasi kebijakan ini. Perubahan status desa perlu mempertimbangkan keberlanjutan desa, partisipasi masyarakat, dan integrasi kearifan lokal. Implementasi kebijakan ini memerlukan koordinasi efektif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat setempat.

Unduhan

Data unduhan belum tersedia.

Unduhan

Diterbitkan

15/12/2023

Cara Mengutip

Riani, N., Winarno, T., Fatmah, S. A., Satria, S. F., Taufani, A., Rizaldi, G. C. C., & Maya, D. (2023). Mempertahankan Status Desa Melalui Model Desa Khusus di Wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN). Policy Brief Desa, Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi, 1(2), 111–118. Diambil dari https://ejournal.kemendesa.go.id/index.php/policybrief/article/view/35

Terbitan

Vol 1 No 2 (2023): Policy Brief Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Bagian

Risalah Kebijakan

Kategori

Artikel paling banyak dibaca berdasarkan penulis yang sama

1 2 > >>