Lompat ke konten utama
  • Penetapan Status Kedudukan Lembaga Sertifikasi Profesi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

    PBDDTT: Policy Brief Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

    Penetapan Status Kedudukan Lembaga Sertifikasi Profesi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

    15 Desember 2025

    Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (LSP Kemendes PDTT) berdiri pada tahun 2019 di bawah unit kerja Balilatfo. Setelah reorganisasi, kedudukan LSP berada di unit kerja BPSDM tetapi tidak berada pada unit kerja eselon II secara khusus. Setiap tahun, user yang perlu disertifikasi mencapai lebih dari 30.000 orang. Dampak tidak adanya unit kerja teknis yang menangani secara khusus mengenai sertifikasi adalah (1) Pelaksanaan sertifikasi belum terarah secara optimal, sehingga target dalam pelaksanaan sertifikasi belum sesuai dengan yang diharapkan, selain itu proses pengembangan standar juga belum terintegrasi dengan unit kerja lain yang membutuhkan pengembangan standar dalam rencana kerja sertifikasi; (2) Pelaksanaan sertifikasi tidak memiliki rencana penganggaran secara khusus dan juga tidak memiliki perencanaan organisasi yang terstruktur. Pelaksanaan kegiatan lebih agile karena tidak memiliki pegawai serta tidak adanya monitoring dan evaluasi kinerja untuk mendukung keberlanjutan kegiatan; (3) Saat ini setiap unit kerja mengajukan SKKNI secara mandiri kepada pihak luar yaitu Kementerian Ketenagakerjaan. Hal ini disebabkan karena tidak adanya unit kerja yang secara khusus menangani tentang standardisasi LSP. Padahal dengan adanya unit khusus yang menangani LSP, maka setiap unit kerja cukup mengajukan SKKNI pada internal Kemendes PDTT sebelum akan dikirim ke pihak luar. Oleh karena itu, LSP Kemendes PDTT perlu memiliki anggaran dan kepegawaian khusus. Oleh karena itu ada 4 (empat) pilihan untuk menempatkan posisi LSP. (1) Memiliki unit kerja eselon II khusus yang bergerak di bidang sertifikasi dan standardisasi; (2) berada di unit kerja eselon II teknis existing saat ini; (3) berada di sekretariat BPSDM sebagai dukungan manajemen; (4) berada di salah satu UPT atau balai teknis yang tersebar di 9 provinsi di Indonesia.

    Baca Artikel
  • Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa: Demi Pembangunan Desa Menjadi Lebih Baik

    PBDDTT: Policy Brief Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

    Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa: Demi Pembangunan Desa Menjadi Lebih Baik

    15 Juni 2023

    Kepala Desa memiliki peran yang sangat strategis di masyarakat Desa mereka diharapkan sebagai  motivator  untuk mendorong masyarakat desa ikut serta dalam pembangunan desa, sebagai inovator harus kreatif dalam pembangunan desa. Kepala desa juga sebagai decision maker dalam perencanan pembangunan, pengawas pembangunan dan menjadi pelopor pembangunan. Terdapat 4 (empat) permasalahan yang sering ditemui kepala desa yaitu, pendidikan, kedisiplinan, moral serta konflik pasca pemilu maka perlu adanya revisi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur tentang desa, kepala desa dan perangkat desa.

    Baca Artikel
  • Analisis Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan

    AKDDTT: Artikel Kebijakan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

    Analisis Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan

    15 Desember 2024

    Baca Artikel
  • Penyusunan Standar Pelayanan Minimum Desa

    AKDDTT: Artikel Kebijakan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

    Penyusunan Standar Pelayanan Minimum Desa

    15 Desember 2024

    Baca Artikel
  • Tindak Lanjut Pembentukan BUM Desa Bersama Lembaga Keuangan Desa Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Eks-PNPM-MPd yang Belum Bertransformasi Setelah Dua Tahun Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021

    PPDDTT: Policy Paper Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

    Tindak Lanjut Pembentukan BUM Desa Bersama Lembaga Keuangan Desa Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Eks-PNPM-MPd yang Belum Bertransformasi Setelah Dua Tahun Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021

    15 Desember 2024

    Salah satu program pemerintah dalam rangka mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd). Program ini berdiri sejak tahun 2007 sampai tahun 2014 sebanyak 5.300 kecamatan di 33 Provinsi dan mengalokasikan dana Bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLM) kemudian menjadi dana bergulir yang dikelola oleh Unit Pengelola Keuangan (UPK) di tingkat Kecamatan. Akan tetapi pada tahun 2015, pengelolaan program ini dialihkan kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 410/2454/SJ Tanggal 29 April 2015 perihal pengalihan pengelolaan PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Generasi, dan PNPM Mandiri Pertanian. Hal ini tentu mengubah PNPM-MPd menjadi UPK eks-PNPM-MPd. Pada pasal 117 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja memberi pijakan kuat pada BUM Desa sebagai Badan Hukum dilanjutkan dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUM Desa khususnya pada pasal 73 ayat 1 yang mengamanatkan bahwa UPK eks-PNPM-MPd wajib dibentuk menjadi BUM Desa Bersama paling lama dua tahun terhitung sejak peraturan Pemerintah (PP) ini diundangkan. Lahirnya regulasi ini didasarkan pada potret kekosongan hukum terkait UPK sebagai pengelola dana bergulir eks-PNPM-MPd. Tujuan transformasi atas amanat regulasi tersebut memberi solusi kebijakan pada kekosongan aturan hukum yang berpotensi menimbulkan masalah dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Bergulir Masyarakat (DBM).  Kabupaten Boyolali menjadi perhatian dalam pembentukan BUM Desa Bersama LKD. Hal ini didasari belum ada satu pun UPK eks-PNPM-MPd di Kabupaten Boyolali yang bertransformasi menjadi BUM Desa Bersama LKD. Kemudian, Kabupaten Malang ditetapkan sebagai pilot project keberhasilan penerapan PP Nomor 11 Tahun 2021 dimana UPK eks-PNPM-MPd secara serentak sudah bertransformasi ke BUM Desa Bersama LKD. Untuk itu, penelitian ini mengambil kedua lokasi di atas sebagai pertimbangan untuk mengetahui dan menganalisis keberhasilan penerapan PP Nomor 11 Tahun 2021.  Policy paper ini berfokus pada analisis implementasi atas keberlakuan PP Nomor 11 Tahun 2021 terutama pasal 73 ayat 1, dengan menganalisis strategi kebijakan yang lebih efektif dan responsif dalam upaya transformasi BUM Desa Bersama LKD, menganalisis faktor pengungkit (leverage factor), menganalisis kendala atau hambatan atas terwujudnya BUM Desa Bersama LKD. Studi dilakukan dengan metode analisis SWOT yakni Strength, Weakness, Opportunity, and Threat melalui serangkaian wawancara mendalam dengan penelitian langsung, FGD, dan menelaah publikasi analisis kebijakan.  Terdapat beberapa rekomendasi alternatif model kebijakan transformasi BUM Desa Bersama LKD, yakni pembahasan terkait transformasi UPK eks PNPM-MPd dituangkan dalam bab tersendiri yang lebih rinci pada batang tubuh Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, mengusulkan revisi UU Nomor 6 Tahun 2014 terkait kewajiban pengelola Dana Bergulir Masyarakat eks PNPM-MPd menjadi BUM Desa Bersama LKD dengan pemberian reward and punishment, memberdayakan tenaga pendamping profesional untuk mendorong proses transformasi UPK eks-PNPM-MPd menjadi BUM Desa Bersama LKD, dan juga membuat Surat Edaran (SE) baru tentang petunjuk pelaksanaan atas kewajiban pemberlakuan pasal 73 dalam PP Nomor 11 Tahun 2021.

    Baca Artikel
  • Strategi Penguatan Praktik Kearifan Lokal dalam Mendukung Pengembangan Produk Unggulan Pada Desa Adat

    PPDDTT: Policy Paper Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

    Strategi Penguatan Praktik Kearifan Lokal dalam Mendukung Pengembangan Produk Unggulan Pada Desa Adat

    15 Desember 2024

    Kebijakan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat yang dirumuskan berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa merupakan terobosan besar dalam mewujudkan agenda besar nasional pembangunan berkelanjutan yang dirumuskan secara programatik dalam SDGs Nasional oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional RI dalam dokumen Peta Jalan Capaian SDGs Nasional dan Dokumen Rencana Aksi Nasional SDGs Nasional. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menerjemahkan kebijakan nasional ini dalam pembangunan teknis dengan mengeluarkan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan di Desa melalui 18 indikator yang dikenal sebagai SDGs Desa. SDGs Desa inilah yang menjadi fokus penyusunan kebijakan, perencanaan, pengalokasian anggaran, dan prioritas pembangunan desa utamanya melalui kebijakan prioritas penggunaan dana desa setiap tahun. Namun kebijakan ini masih terkesan menyimpan potensi penyeragaman pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa karena belum sepenuhnya berpihak pada desa adat dan komunitas adat yang dalam banyak hal berbeda secara karakteristik sosial, budaya, ekonomi, kelembagaan, tata kelola sumber daya alam dan lingkungan serta relasinya dengan dunia luar khususnya modernitas dan demokrasi. Bahwa perumusan kebijakan, perencanaan program dan kegiatan, implementasi program, hingga instrumen monitoring dan evaluasi untuk mengukur tingkat perkembangan desa maupun capaian SDGs Desa dibuat secara umum tanpa mempertimbangkan karakteristik dan keunikan desa adat dan komunitas adat. Dampaknya adalah desa-desa adat maupun komunitas adat seperti dipaksa untuk mengikuti narasi pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa secara homogen. Meskipun desa adat dan komunitas adat tidak banyak di Indonesia, namun mereka memiliki hak dan kedudukan yang sama untuk menikmati program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dalam kedudukan yang sama dan adil dengan tetap menjalankan tradisi, budaya dan adat-istiadat yang mereka anut. Penolakan mereka terhadap agenda pembangunan arus utama tidak menjadi alasan mereka diabaikan untuk menikmati pembangunan dan kesejahteraan dari negara. Untuk itu, sebuah kebijakan khusus penting dibentuk untuk mengakomodasi fakta sosial adanya isolasi atau penolakan desa adat dan komunitas adat terhadap program pembangunan arus utama.

    Baca Artikel
  • Sejarah Badan Usaha Milik Desa dan Rekomendasi Pengembangan

    PBDDTT: Policy Brief Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

    Sejarah Badan Usaha Milik Desa dan Rekomendasi Pengembangan

    15 Juni 2023

    Desa merupakan struktur pemerintahan yang paling kecil. Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan dasar awal mula penguatan fungsi BUM Desa guna mengembangkan potensi desa untuk memberikan kesejahteraan masyarakat desa sebesar-besarnya dan juga memandirikan perekonomian di desa. Masih banyak permasalahan yang ditemukan dalam pengembangan ekonomi desa melalui BUM Desa. Seperti pengelola BUM Desa yang kurang memiliki kompetensi, akses permodalan pada BUM Desa, dan tidak adanya monitoring dan evaluasi pada BUM Desa. Adapun beberapa rekomendasi yang ditawarkan oleh Policy Brief ini yaitu peningkatan kompetensi pengelola BUM Desa, mempertimbangkan pengalokasian dana desa untuk modal BUM Desa, dan adanya monitoring dan evaluasi BUM Desa secara berkala dan terlapor.

    Baca Artikel
  • Strategi Peningkatan Indeks Masyarakat Digital Indonesia dan Indeks Literasi Digital di Kabupaten Sumba Barat Daya

    PBDDTT: Policy Brief Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

    Strategi Peningkatan Indeks Masyarakat Digital Indonesia dan Indeks Literasi Digital di Kabupaten Sumba Barat Daya

    15 Desember 2025

    Kabupaten Sumba Barat Daya menghadapi tantangan signifikan dalam pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan, tercermin dari IPM yang rendah dan tingkat kemiskinan yang tinggi. Kesenjangan aksesibilitas dan literasi digital memperparah kondisi ini, ditunjukkan oleh IMDI dan Indeks Literasi Digital yang berada di bawah rata-rata provinsi dan nasional. Meskipun akses dan adopsi teknologi digital serta keamanan TIK menunjukkan perkembangan positif, tetapi pilar Pemberdayaan dan aspek ekosistem pembelajaran serta digitalisasi pemerintah masih tertinggal. Peningkatan infrastruktur digital, literasi digital, dan pemanfaatan teknologi menjadi penting untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Policy Brief ini merekomendasikan kebijakan yang terfokus pada penguatan ketiga aspek tersebut untuk menciptakan ekosistem digital yang inklusif dan mendukung visi pembangunan daerah tertinggal.

    Baca Artikel

Empat Pilar Diskursus Strategis

Publikasi yang dikurasi berfokus pada kemajuan desa dan pemberdayaan masyarakat

Pembangunan Desa Perdesaan

Kajian infrastruktur, tata ruang, dan tata kelola pemerintahan desa yang berkelanjutan.

Pengembangan Ekonomi-Investasi

Investasi, BUMDes, kewirausahaan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal.

Pembangunan Daerah Tertinggal

Strategi percepatan pembangunan dan pengentasan keterisolasian daerah tertinggal.

Pemberdayaan Masyarakat Desa

Peningkatan kapasitas, inklusi sosial, dan kesejahteraan masyarakat desa secara menyeluruh.