PBDDTT: Policy Brief Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa: Demi Pembangunan Desa Menjadi Lebih Baik

15 Juni 2023

Kepala Desa memiliki peran yang sangat strategis di masyarakat Desa mereka diharapkan sebagai  motivator  untuk mendorong masyarakat desa ikut serta dalam pembangunan desa, sebagai inovator harus kreatif dalam pembangunan desa. Kepala desa juga sebagai decision maker dalam perencanan pembangunan, pengawas pembangunan dan menjadi pelopor pembangunan. Terdapat 4 (empat) permasalahan yang sering ditemui kepala desa yaitu, pendidikan, kedisiplinan, moral serta konflik pasca pemilu maka perlu adanya revisi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur tentang desa, kepala desa dan perangkat desa.

AKDDTT: Artikel Kebijakan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Penyusunan Standar Pelayanan Minimum Desa

15 Desember 2024

AKDDTT: Artikel Kebijakan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Analisis Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan

15 Desember 2024

PPDDTT: Policy Paper Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Tindak Lanjut Pembentukan BUM Desa Bersama Lembaga Keuangan Desa Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Eks-PNPM-MPd yang Belum Bertransformasi Setelah Dua Tahun Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021

15 Desember 2024

Salah satu program pemerintah dalam rangka mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd). Program ini berdiri sejak tahun 2007 sampai tahun 2014 sebanyak 5.300 kecamatan di 33 Provinsi dan mengalokasikan dana Bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLM) kemudian menjadi dana bergulir yang dikelola oleh Unit Pengelola Keuangan (UPK) di tingkat Kecamatan. Akan tetapi pada tahun 2015, pengelolaan program ini dialihkan kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 410/2454/SJ Tanggal 29 April 2015 perihal pengalihan pengelolaan PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Generasi, dan PNPM Mandiri Pertanian. Hal ini tentu mengubah PNPM-MPd menjadi UPK eks-PNPM-MPd. Pada pasal 117 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja memberi pijakan kuat pada BUM Desa sebagai Badan Hukum dilanjutkan dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUM Desa khususnya pada pasal 73 ayat 1 yang mengamanatkan bahwa UPK eks-PNPM-MPd wajib dibentuk menjadi BUM Desa Bersama paling lama dua tahun terhitung sejak peraturan Pemerintah (PP) ini diundangkan. Lahirnya regulasi ini didasarkan pada potret kekosongan hukum terkait UPK sebagai pengelola dana bergulir eks-PNPM-MPd. Tujuan transformasi atas amanat regulasi tersebut memberi solusi kebijakan pada kekosongan aturan hukum yang berpotensi menimbulkan masalah dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Bergulir Masyarakat (DBM).  Kabupaten Boyolali menjadi perhatian dalam pembentukan BUM Desa Bersama LKD. Hal ini didasari belum ada satu pun UPK eks-PNPM-MPd di Kabupaten Boyolali yang bertransformasi menjadi BUM Desa Bersama LKD. Kemudian, Kabupaten Malang ditetapkan sebagai pilot project keberhasilan penerapan PP Nomor 11 Tahun 2021 dimana UPK eks-PNPM-MPd secara serentak sudah bertransformasi ke BUM Desa Bersama LKD. Untuk itu, penelitian ini mengambil kedua lokasi di atas sebagai pertimbangan untuk mengetahui dan menganalisis keberhasilan penerapan PP Nomor 11 Tahun 2021.  Policy paper ini berfokus pada analisis implementasi atas keberlakuan PP Nomor 11 Tahun 2021 terutama pasal 73 ayat 1, dengan menganalisis strategi kebijakan yang lebih efektif dan responsif dalam upaya transformasi BUM Desa Bersama LKD, menganalisis faktor pengungkit (leverage factor), menganalisis kendala atau hambatan atas terwujudnya BUM Desa Bersama LKD. Studi dilakukan dengan metode analisis SWOT yakni Strength, Weakness, Opportunity, and Threat melalui serangkaian wawancara mendalam dengan penelitian langsung, FGD, dan menelaah publikasi analisis kebijakan.  Terdapat beberapa rekomendasi alternatif model kebijakan transformasi BUM Desa Bersama LKD, yakni pembahasan terkait transformasi UPK eks PNPM-MPd dituangkan dalam bab tersendiri yang lebih rinci pada batang tubuh Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, mengusulkan revisi UU Nomor 6 Tahun 2014 terkait kewajiban pengelola Dana Bergulir Masyarakat eks PNPM-MPd menjadi BUM Desa Bersama LKD dengan pemberian reward and punishment, memberdayakan tenaga pendamping profesional untuk mendorong proses transformasi UPK eks-PNPM-MPd menjadi BUM Desa Bersama LKD, dan juga membuat Surat Edaran (SE) baru tentang petunjuk pelaksanaan atas kewajiban pemberlakuan pasal 73 dalam PP Nomor 11 Tahun 2021.

PBDDTT: Policy Brief Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Prosedur Perencanaan Desa Substansi Pengembangan Ekonomi ke Arah Transformasi Ekonomi: Studi Kasus di Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung

15 Desember 2025

Perencanaan pembangunan desa merupakan hal penting dalam upaya mencapai pembangunan berkelanjutan di Indonesia, terutama dalam rangka perencanaan pengembangan ekonomi di tingkat lokal. Desa sebagai unit pemerintahan terkecil memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui pengelolaan sumber daya lokal dan inisiatif-inisiatif berbasis komunitas. Transformasi ekonomi merupakan proses mengubah struktur ekonomi dari yang tradisional menuju ekonomi berbasis pengetahuan, inovasi, dan teknologi yang mampu menciptakan nilai tambah lebih tinggi. Transformasi ekonomi desa diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah produk lokal, menciptakan lapangan kerja baru, serta memperluas akses terhadap pasar global.  Permasalahan inti yang ditemui adalah desa sejauh ini belum memiliki perencanaan ekonomi yang sistematis dan mengarah pada transformasi ekonomi. Pemutakhiran data desa secara tahunan menjadi dasar penting untuk menggambarkan kondisi aktual desa dan memastikan rencana pembangunan yang relevan. Proses ini memerlukan kolaborasi aktif antara pemerintah desa, pendamping desa, penyuluh, serta pihak terkait lainnya. Tahapan perencanaan meliputi identifikasi masalah dan potensi yang dilakukan melalui pemetaan potensi lokal dan permasalahan, baik dengan metode sederhana maupun Participatory Rural Appraisal (PRA). Pemerintah desa, didukung pendamping desa dan masyarakat, berperan dalam pengumpulan data primer dan sekunder untuk mengidentifikasi potensi lokal, seperti sumber daya alam, manusia, serta infrastruktur. Tahap berikutnya adalah analisis data, menggunakan metode seperti Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats (SWOT) dan Political, Economic, Social, Technological, Environmental, Legal (PESTEL) untuk mengevaluasi gap antara kondisi aktual dan target pembangunan desa. Analisis ini menjadi dasar untuk menyusun dokumen perencanaan ekonomi, yang dapat diintegrasikan ke dalam RPJM Desa atau RKP Desa. Dokumen ini dirancang secara partisipatif dengan bimbingan pendamping desa dan harmonisasi oleh pemerintah daerah agar selaras dengan kebijakan regional. Untuk keberhasilan transformasi ekonomi, diperlukan kolaborasi lintas sektor, kebijakan yang mendukung, serta pendekatan spesifik sesuai karakteristik desa, seperti diversifikasi ekonomi dan hilirisasi. Pemerintah desa memimpin penyusunan dokumen yang mencerminkan visi pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal.

PBDDTT: Policy Brief Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Indeks Kualitas Manusia Desa: Studi Kasus pada Desa Buahan dan Abuan (Kabupaten Bangli) serta Desa Pejeng Kelod dan Pejeng Kawan (Kabupaten Gianyar), Provinsi Bali 

15 Juni 2025

Sumber daya manusia di desa merupakan potensi desa yang menjadi aset dasar untuk dikelola dan dikembangkan demi kelangsungan dan perkembangan desa, sehingga kemampuan desa untuk mengembangkan kesejahteraan rakyatnya dapat terwujud. Strategi untuk meningkatkan kualitas manusia di desa adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikan, kesejahteraan, kesehatan, dan kesetaraan gender. Pengukuran mengenai kualitas manusia desa dapat dilakukan dengan Indeks Kualitas Manusia Desa (IKMDes). Indeks ini merupakan gabungan dari 4 indeks komposit, diantaranya (1) kesehatan; (2) pendidikan; (3) kesejahteraan; dan (4) kesetaraan gender. Pengukuran Indeks Kualitas Manusia Desa (IKMDes) dilakukan dengan cara menyimulasikan pengukuran di empat desa, yaitu Desa Buahan dan Abuan (Kabupaten Bangli) serta Desa Pejeng Kelod dan Pejeng Kawan (Kabupaten Gianyar), Provinsi Bali. Hasil pengukuran diketahui bahwa terdapat tiga desa (Desa Buahan, Pejeng Kelod, dan Pejeng Kawan) memiliki poin di atas 80, sehingga dikategorikan menjadi desa dengan IKMDes sangat maju. Sedangkan satu desa (Desa Abuan) berkategori maju. Rekomendasi dari policy brief ini adalah (1) menyusun regulasi tentang IKMDes sebagai dasar pengukuran kualitas sumber daya manusia desa; (2) menyusun regulasi tentang hasil IKMDes sebagai data yang dapat digunakan oleh semua instansi; (3) mengevaluasi dan menyelaraskan IKMDes dengan Indeks Desa Membangun (IDM); (4) meningkatkan kesadaran bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas manusia desa melalui pendidikan lanjutan; dan (5) meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan desa.

PBDDTT: Policy Brief Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Peran Koordinasi dan Integrasi dalam Pengembangan Kawasan Transmigrasi Sebagai Implementasi Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018

15 Juni 2025

Indonesia menghadapi tantangan pemerataan pembangunan dan penduduk, yang diatasi melalui program transmigrasi. Program ini memindahkan penduduk dari daerah padat ke daerah kurang padat. Perpres 50 Tahun 2018 membentuk Tim Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi (Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi) di berbagai tingkatan pemerintahan untuk mengoordinasikan dan mengintegrasikan program transmigrasi. Namun, anggaran transmigrasi mengalami penurunan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, menghambat pelaksanaan program. Pengumpulan informasi menunjukkan bahwa Perpres ini memiliki pengaruh signifikan terhadap pengembangan kawasan transmigrasi, meskipun tantangan seperti kurangnya koordinasi, pendanaan, dan sosialisasi masih ada. Contohnya Kawasan Transmigrasi Rasau Jaya yang menunjukkan bahwa meskipun Surat Keputusan (SK) Tim KIPT belum diterbitkan, koordinasi dan integrasi tetap berjalan efektif berkat komitmen dan sinergi antar instansi. Rekomendasi mencakup penguatan regulasi, peningkatan kapasitas, peningkatan anggaran, dan percepatan penerbitan Surat Keputusan Tim Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengembangan kawasan transmigrasi. Dengan peningkatan koordinasi dan integrasi antar instansi, implementasi Perpres 50 Tahun 2018 dapat berjalan lebih efektif, mendukung pembangunan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan.