Dampak Sosiologis Program Rekognisi Pembelajaran Lampau Desa Terhadap Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Desa di Kabupaten Bojonegoro

Abstrak

Rendahnya kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kualitas pendidikan sumber daya manusia di kawasan desa dan perdesaan menjadi salah satu kendala dalam pembangunan desa saat ini. Kondisi tersebut mendorong Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengambil peran untuk mengatasi hal tersebut sekaligus mendukung kebijakan pendidikan nasional dengan meluncurkan program RPL Desa. Pilot project program RPL Desa dilaksanakan dengan beasiswa dari pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan pada dua perguruan tinggi yaitu UNESA dan UNY, dengan peserta RPL Desa diantaranya terdiri dari kepala desa, perangkat desa, anggota badan permusyawaratan desa, pengelola BUM Desa, tenaga pendamping profesional, serta pegiat pemberdayaan masyarakat desa.

Dampak sosiologis adalah dampak kebijakan program RPL Desa yang sedang berlangsung dalam memenuhi kebutuhan syarat dasar sosial manusia. Syarat dasar kebutuhan dasar yang diukur pada analisis kebijakan ini ialah pada lingkup komunikasi,
adaptasi, harmonis, dan konflik. Indikator pengembangan kapasitas yang diukur pada lingkup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Pengembangan kapasitas yang terjadi juga melihat perubahan yang dibawa oleh peserta RPL Desa pada aspek ekonomi, sosial, dan ekologi di desanya setelah mengikuti pembelajaran RPL Desa. Analisis kebijakan menggunakan pendekatan kualitatif dimana data yang diperoleh dianalisis secara statistik.

Program RPL Desa menyebabkan perubahan kebutuhan dasar sosial SDM Desa yang mengikuti RPL Desa yaitu peningkatan komunikasi (38,2%), harmonis atau saling menghargai (26,4%), adaptasi (22,3%), serta pengelolaan konflik (13,1%). Perubahan dasar sosial SDM Desa berdampak pada pengembangan kapasitasnya yaitu pengembangan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Pengembangan kapasitas tersebut menyebabkan SDM Desa mulai membawa perubahan pada aspek ekonomi, sosial, dan ekologi di desanya ke arah yang positif.

Beberapa rekomendasi dari hasil analisis kebijakan yaitu Meningkatkan pendampingan, pelatihan dan bimbingan kepada peserta RPL Desa terkait penulisan ilmiah, pemahaman materi, maupun penyelesaian tugas; Kemendes PDTT perlu menyusun regulasi/kebijakan yang lebih tinggi dari keputusan menteri terkait RPL Desa, mulai dari tahap awal hingga pasca-pelaksanaan yang dapat dilaksanakan oleh semua perguruan tinggi, penyandang beasiswa baik dari pihak ketiga, maupun biaya mandiri oleh peserta RPL Desa itu sendiri; Perlu menyusun regulasi terkait pelaksanaan pembelajaran RPL Desa baik secara daring maupun luring/tatap muka, kurikulum dan standar mutu untuk menjamin kualitas lulusan RPL Desa; Perlu menyusun landasan, sistem, dan instrumen monitoring dan evaluasi baik bagi peserta RPL Desa, pengelola RPL Desa di Perguruan Tinggi, Penyandang Dana, mulai dari tahap awal hingga pasca-pelaksanaan; Melaksanakan monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan terhadap program RPL Desa yang dilakukan oleh Kemendes PDTT, Perguruan Tinggi, dan Penyandang Dana; Program RPL Desa perlu dilaksanakan lebih luas sebagai upaya peningkatan akses pendidikan tinggi sumber daya manusia desa karena telah terbukti mengembangkan kapasitas SDM Desa; Kepmendes PDTT Nomor 122 Tahun 2021 perlu ditinjau, dilengkapi, dirumuskan, dan disempurnakan kembali, dan penyandang dana perlu menyusun regulasi beasiswa RPL Desa terkait sanksi yang diberikan pada penerima beasiswa apabila terjadi kondisi tertentu.