JADI: Jurnal Akselerasi Desa Indonesia

JADI: Jurnal Akselerasi Desa Indonesia merupakan wadah publikasi kebijakan berstandar nasional yang dikelola oleh Pusat Pengembangan Kebijakan dan Keterpaduan Rencana Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal (Pusbangjak), di bawah naungan Badan Pengembangan dan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal (BPIDDT), Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT). Terbitan ini didedikasikan sebagai platform diseminasi utama atas rekomendasi kebijakan yang dominan disusun oleh para Pejabat Fungsional Analis Kebijakan di lingkungan kementerian. Mengacu pada standar tata tulis Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), produk intelektual dalam Nastradesa disajikan dalam format Policy Brief, Policy Paper, Artikel Kebijakan, serta ragam artikel ilmiah empiris lainnya.

Kehadiran JADI membawa misi ganda: sebagai ruang sirkulasi gagasan strategis kepada Direktorat Jenderal Teknis, sekaligus sebagai manifestasi nyata keterbukaan informasi pemerintahan (open government). Melalui publikasi ini, publik dapat melihat dan memahami secara transparan berbagai landasan analitis dan pertimbangan strategis yang menjadi embrio dari lahirnya sebuah regulasi (seperti Permendes maupun Kepmendes).

Lebih dari sekadar repositori dokumen, JADI dilengkapi dengan sistem pelacakan sitasi akademis dan kebijakan. Hal ini bertujuan untuk mengukur tingkat penerimaan, pemanfaatan, dan dampak dari naskah kebijakan yang telah dipublikasikan terhadap literatur tata kelola pemerintahan dan implementasi di masyarakat. Secara institusional, konsistensi dan kualitas publikasi dalam JADI didesain untuk berkontribusi langsung pada peningkatan Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Kemendes PDT, memastikan bahwa pembangunan desa dan daerah tertinggal selalu dikawal oleh kebijakan yang tajam, inklusif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

PBDDTT: Policy Brief Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Policy Brief Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi adalah tulisan ilmiah ringkas yang berfokus pada isu-isu kebijakan di bidang pembangunan desa dan pedesaan, daerah tertinggal, kawasan transmigrasi, kelembagaan dan ekonomi desa, pengembangan sumber daya manusia serta pemberdayaan masyarakat pedesaan, regulasi kebijakan, dan aparatur pengelolaan pedesaan. Policy brief ini memuat dan menawarkan solusi alternatif terhadap isu-isu kebijakan yang memerlukan perhatian segera dari para pembuat kebijakan. Ringkasan kebijakan mendukung pengambilan keputusan berdasarkan informasi dan data yang relevan. PBDDTT bertujuan sebagai media untuk eksplorasi dan advokasi dalam lingkup desa dan daerah pedesaan, daerah tertinggal, serta daerah transmigrasi. Analisis penulis sangat menentukan bagi para pembuat kebijakan dalam memilih kebijakan dan alternatif yang paling tepat.

PPDDTT: Policy Paper Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Policy Paper Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi adalah tulisan ilmiah mengenai hasil analisis atau penelitian yang berfokus pada isu-isu kebijakan di bidang pembangunan desa dan pedesaan, daerah tertinggal, kawasan transmigrasi, kelembagaan dan ekonomi desa, pengembangan sumber daya manusia serta pemberdayaan masyarakat pedesaan, regulasi kebijakan, dan aparatur pengelolaan pedesaan. Makalah kebijakan ini memuat dan menawarkan solusi kebijakan alternatif yang telah dianalisis untuk disampaikan kepada para pemangku kepentingan. Makalah kebijakan harus didukung oleh argumen akademis yang meyakinkan dan didukung oleh data yang baik dan kuat. PPDDTT bertujuan untuk mengidentifikasi masalah kebijakan, memahami isu-isu yang terjadi, serta menyarankan desain dan implementasi kebijakan dalam lingkup desa dan daerah pedesaan, daerah tertinggal, serta kawasan transmigrasi.

AKDDTT: Artikel Kebijakan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Artikel Kebijakan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi merupakan tanggapan tertulis terhadap kebijakan di bidang pembangunan desa dan pedesaan, daerah tertinggal, kawasan transmigrasi, kelembagaan dan ekonomi desa, pengembangan sumber daya manusia serta pemberdayaan masyarakat pedesaan, peraturan kebijakan, dan aparatur pengelolaan pedesaan. Artikel kebijakan bertujuan untuk memberikan informasi atau sudut pandang lain bagi pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan mengenai kebijakan yang dibuat, serta bagi masyarakat di lingkup desa dan daerah pedesaan, daerah tertinggal, dan daerah transmigrasi. Artikel kebijakan dapat bersifat eksploratif, eksplanatori, deskriptif, prediktif, dan preskriptif.