Analisis Pemeringkatan Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama

Abstrak

Dokumen Analisis Kebijakan ini mengulas formula pemeringkatan yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan BUM Desa Bersama pada Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 145 Tahun 2022, dengan fokus pada keseimbangan dalam pembobotan aspek-aspek penilaian. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat ketidakseimbangan dalam distribusi skor maksimal antar unit usaha yang berpotensi memengaruhi hasil akhir pemeringkatan. Unit Usaha Pengolahan/Manufaktur, Lembaga Keuangan Desa (LKD)/Simpan Pinjam, Budidaya Pertanian, dan Pariwisata memiliki distribusi skor maksimal yang berbeda, yang berpotensi menyebabkan ketimpangan dalam evaluasi kinerja. Selain itu, dokumen ini juga mengidentifikasi masalah dalam pencantuman skala prioritas indikator, khususnya terkait dengan penilaian kolektibilitas pada Unit Usaha Lembaga Keuangan Desa (LKD)/Simpan Pinjam, yang berpotensi menyimpang dari standar penilaian kualitas kredit yang diakui. Temuan ini menyarankan perlunya reviu Keputusan Menteri Desa PDTT Nomor 145 Tahun 2022 tentang Formula Pemeringkatan BUM Desa dengan melakukan perbaikan pada pedoman pemeringkatan yang meliputi distribusi skor yang adil dan representatif terhadap semua unit usaha serta penyesuaian skala prioritas indikator untuk mencerminkan kondisi operasional BUM Desa/BUM Desa Bersama secara akurat. Rekomendasi kebijakan dalam dokumen ini berkontribusi pada literatur yang ada dengan memberikan wawasan tentang pentingnya pemeringkatan yang adil dan seimbang sebagai dasar pengembangan dan keberlanjutan BUM Desa/BUM Desa Bersama dalam memberikan manfaat bagi masyarakat desa.