Penyusunan Standar Pelayanan Minimum Desa

Abstrak

Desa selaku perpanjangan tangan pemerintah yang dapat mengatur wilayahnya sendiri memiliki wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Desa selaku pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, namun pelayanan yang diberikan belum memiliki standar sehingga jenis dan mutu pelayanan yang diberikan berbeda-beda. Masih banyak masyarakat yang mendapatkan pelayanan yang kurang memuaskan seperti pelayanan administratif yang lambat dan tidak akuntabel, serta pelayanan terkait dengan fasilitas umum yang kurang memadai.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 sudah memberikan panduan standar pelayanan minimal di desa namun standar yang diberikan hanya sebatas pelayanan administratif, belum sesuai dengan standar pelayanan publik dan apa yang menjadi wewenang dari desa. Standar Pelayanan Minimum (SPM) Desa yang disusun dalam policy brief ini mencakup jenis pelayanan yang menjadi wewenang desa, indikator dari pelayanan, pengukuran ketercapaian standar pelayanan, dan strategi pencapaian ketercapaian standar. Salah satu rekomendasi yang ditawarkan dalam policy brief ini adalah melakukan kajian mendalam penyusunan SPM Desa sebagai standar dalam pemenuhan kebutuhan dasar di desa agar terwujudnya kemakmuran di masyarakat dan mendukung pembangunan di desa.