Policy Brief Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Policy Brief Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi adalah tulisan ilmiah yang ringkas dan berfokus pada isu kebijakan pada bidang pembangunan desa dan perdesaan, daerah tertinggal, kawasan transmigrasi, lembaga dan ekonomi desa, pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat perdesaan, regulasi suatu kebijakan, serta aparatur pengelola perdesaan. Pada policy brief memuat dan menawarkan alternatif solusi atas isu kebijakan yang membutuhkan perhatian cepat dari pembuat kebijakan. Policy brief mendukung pembuatan kebijakan berdasarkan informasi dan data yang relevan. PBDDTT bertujuan sebagai media untuk eksplorasi dan advokasi pada lingkup desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan kawasan transmigrasi. Analisis penulis sangat menentukan pada pembuat keputusan untuk memilih kebijakan maupun alternatif yang paling tepat.
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
Sinergi BUM Desa dan Koperasi Desa Merah Putih
Koperasi Desa Merah Putih adalah inisiatif pemerintah Indonesia yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memberi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan menangani isu ekonomi di pedesaan. Seperti yang dilansir pada beberapa media, Koperasi Desa Merah Putih merupakan program yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia untuk memperkuat perekonomian desa dan memberi solusi kepada permasalahan ekonomi yang ada. Di sisi lain, BUM Desa seperti yang telah diamanatkan pada PP No. 11 Tahun 2021 terkait BUM Desa berfungsi untuk menata dan mengembangkan potensi ekonomi yang ada di desa, serta memberi berbagai layanan yang mendukung kesejahteraan masyarakat desa. Dengan dominasi BUM Desa yang sudah lebih dulu ada, akan memunculkan pertanyaan bagaimana peran koperasi dapat bersinergi tanpa mengganggu operasional BUM Desa yang selama ini telah berkembang sebagai entitas lembaga ekonomi desa. Jika tidak diatur dengan jelas, dikhawatirkan akan terjadi tumpang tindih peran antar kelembagaan tersebut. Kementerian Desa dan PDT perlu tetap mengutamakan BUM Desa sebagai penggerak ekonomi masyarakat desa dan mendukung kegiatan ketahanan pangan di desa. Pendirian Koperasi Desa Merah Putih harus bersinergi dengan BUM Desa. Koperasi dapat jadi unit usaha BUM Desa. Perlu dilaksanakan penyusunan skema penggunaan dana desa untuk Koperasi Desa Merah Putih.
Hak Cipta (c) 2025 Policy Brief Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Indonesia memiliki risiko bencana yang tinggi, khususnya di daerah tertinggal seperti Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang rentan terhadap ancaman badai, banjir, kekeringan, dan gempa bumi. Minimnya jumlah Desa Tangguh Bencana (Destana) di wilayah ini menunjukkan rendahnya kapasitas mitigasi, yang diperburuk dengan infrastruktur serta akses yang terbatas. Sebagai upaya memperkuat ketahanan bencana dan mendukung pembangunan berkelanjutan, kebijakan yang direkomendasikan mencakup perhatian lebih pada Destana, optimalisasi Dana Desa untuk program penanggulangan bencana, dan pemulihan kawasan ekowisata mangrove sebagai perlindungan alami dan sumber penghidupan masyarakat, agar Sabu Raijua lebih siap menghadapi bencana serta meningkatkan kesejahteraan lokal.
Optimalisasi Peningkatan Akses Air Bersih dan Sanitasi untuk Menurunkan Prevalensi Stunting
Kabupaten Sumba Barat Daya masih menghadapi tantangan dalam pemenuhan kebutuhan layanan dasar. Kurangnya akses air bersih dan sanitasi yang layak serta diperburuk dengan kondisi geografis yang sulit, cuaca ekstrem hingga musim kemarau yang berkepanjangan, berdampak pada meningkatnya risiko penyakit yang berhubungan dengan air, seperti diare dan tingginya gizi buruk pada anak-anak. Kondisi ini menyebabkan tingginya angka prevalensi stunting di Kabupaten Sumba Barat Daya sebesar 32% pada tahun 2023. Penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara air bersih dan sanitasi yang layak dengan kondisi stunting. Penanganan stunting di Kabupaten Sumba Barat Daya selama ini lebih berfokus pada perbaikan gizi, namun belum berhasil menurunkan angka prevalensi stunting secara signifikan. Hal ini diakibatkan oleh faktor pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi belum diperhatikan secara menyeluruh. Pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi dapat difasilitasi dengan optimalisasi penggunaan dana afirmasi. Untuk dapat menurunkan angka stunting di Kabupaten Sumba Barat Daya, diperlukan sinergi antara unit kerja Kementerian Desa PDTT dan Pemerintah Daerah sebagai bentuk langkah strategis dan konkret untuk mewujudkan keberlanjutan implementasi kebijakan serta penerapan budaya hidup sehat dengan program WASH (Water, Sanitation and Hygiene) agar dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.
Kajian Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan dalam Peningkatan Rasio Elektrifikasi di Daerah Tertinggal
Isu kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur khususnya di bidang energi baru terbarukan, penting untuk diperhatikan karena masih banyaknya daerah yang belum memiliki akses listrik, terutama di Daerah Tertinggal. Pemanfaatan potensi sumber energi baru terbarukan dapat dijadikan sebagai alternatif sumber elektrifikasi untuk daerah yang sulit dijangkau oleh listrik konvensional. Hal ini karena sumber daya yang dimanfaatkan berdasarkan potensi daerahnya masing-masing. Hasil dari studi kasus yang dilaksanakan di Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur ditemukan sejumlah isu berupa pendataan Rasio Elektrifikasi yang tidak representatif terhadap kondisi riil, kendala dalam aspek geografis, perencanaan, dan sumber daya manusia yang menghambat pelaksanaan kegiatan bidang energi baru terbarukan, serta regulasi yang belum komprehensif dalam mengatur pengembangan sumber daya manusia dan peran pemerintah daerah. Berdasarkan hasil analisis, terdapat beberapa rekomendasi antara lain perlu dibuatnya suatu wadah atau badan yang mengikat para pemangku kepentingan secara resmi dalam hal elektrifikasi berbasis energi baru terbarukan khususnya di Daerah Tertinggal demi memudahkan kerja sama antar pihak serta memberikan tugas dan wewenang yang jelas pada masing-masing pemangku kepentingan, evaluasi pengambilan data Rasio Elektrifikasi yang representatif, serta perlunya evaluasi terhadap regulasi mengenai energi baru terbarukan.
Strategi Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Unggulan Secara Berkelanjutan di Kawasan Transmigrasi
Dokumen analisis kebijakan ini membahas pentingnya strategi penguatan komoditas unggulan di Kawasan Transmigrasi Lagita, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu. Meskipun memiliki potensi besar, kawasan ini menghadapi berbagai tantangan dalam meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas unggulannya, yaitu kelapa sawit. Analisis menunjukkan bahwa faktor lingkungan, keterbatasan Sumber Daya Manusia, dan kelembagaan yang kurang optimal menjadi penyebab utama rendahnya nilai daya saing. Rekomendasi kebijakan yang disarankan meliputi penyusunan peraturan daerah untuk pengembangan industri kerajinan lidi sawit, penetapan harga jual minimum untuk komoditas pertanian, dan penyediaan bantuan teknologi pengawetan alami. Alternatif kebijakan mencakup program pelatihan dan sertifikasi, pembangunan kemitraan dengan industri dan pasar internasional, serta pemberian bantuan modal dan insentif kepada koperasi transmigran.
Peran Kawasan Transmigrasi dalam Mendukung Pasokan Pangan IKN
Pangan merupakan kebutuhan pokok yang sangat penting untuk keberlangsungan hidup manusia. Bagi bangsa Indonesia, pangan identik dengan beras yang merupakan bahan utama makanan pokok. Saat ini, sedang dilakukan upaya pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Provinsi Kalimantan Timur. Meningkatnya kebutuhan beras di Provinsi Kalimantan Timur membutuhkan pasokan beras dari wilayah lain. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif untuk menentukan strategi dan peran kawasan transmigrasi dalam mendukung pasokan pangan IKN di Kawasan Transmigrasi (KT) Lamunti-Dadahup, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, yang dirancang untuk mendapatkan persepsi dan pengalaman dari berbagai instansi pemerintah daerah dan masyarakat di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Peran Kawasan Transmigrasi dalam mendukung pasokan pangan IKN dapat dianalisis melalui pilar ketahanan pangan yaitu aspek ketersediaan dalam produksi komoditas pangan dan aspek keterjangkauan dalam distribusi rantai pasok pangan. Dari hasil analisis Kabupaten Kapuas menghasilkan produksi beras yang surplus per tahun sebesar 99.191,57 Ton mendekati kebutuhan beras untuk IKN. Sedangkan sisa kebutuhan beras untuk IKN kedepannya akan dipasok dari KT Lamunti-Dadahup sejumlah 7.612,5 ton mengingat kawasan ini menyumbang 24,23 persen atau sekitar 24.033 ton dari total surplus beras Kabupaten Kapuas.
Prosedur Perencanaan Desa Substansi Pengembangan Ekonomi ke Arah Transformasi Ekonomi
Perencanaan pembangunan desa merupakan hal penting dalam upaya mencapai pembangunan berkelanjutan di Indonesia, terutama dalam rangka perencanaan pengembangan ekonomi di tingkat lokal. Desa sebagai unit pemerintahan terkecil memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui pengelolaan sumber daya lokal dan inisiatif-inisiatif berbasis komunitas. Transformasi ekonomi merupakan proses mengubah struktur ekonomi dari yang tradisional menuju ekonomi berbasis pengetahuan, inovasi, dan teknologi yang mampu menciptakan nilai tambah lebih tinggi. Transformasi ekonomi desa diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah produk lokal, menciptakan lapangan kerja baru, serta memperluas akses terhadap pasar global. Permasalahan inti yang ditemui adalah desa sejauh ini belum memiliki perencanaan ekonomi yang sistematis dan mengarah pada transformasi ekonomi. Pemutakhiran data desa secara tahunan menjadi dasar penting untuk menggambarkan kondisi aktual desa dan memastikan rencana pembangunan yang relevan. Proses ini memerlukan kolaborasi aktif antara pemerintah desa, pendamping desa, penyuluh, serta pihak terkait lainnya. Tahapan perencanaan meliputi identifikasi masalah dan potensi yang dilakukan melalui pemetaan potensi lokal dan permasalahan, baik dengan metode sederhana maupun Participatory Rural Appraisal (PRA). Pemerintah desa, didukung pendamping desa dan masyarakat, berperan dalam pengumpulan data primer dan sekunder untuk mengidentifikasi potensi lokal, seperti sumber daya alam, manusia, serta infrastruktur. Tahap berikutnya adalah analisis data, menggunakan metode seperti Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats (SWOT) dan Political, Economic, Social, Technological, Environmental, Legal (PESTEL) untuk mengevaluasi gap antara kondisi aktual dan target pembangunan desa. Analisis ini menjadi dasar untuk menyusun dokumen perencanaan ekonomi, yang dapat diintegrasikan ke dalam RPJM Desa atau RKP Desa. Dokumen ini dirancang secara partisipatif dengan bimbingan pendamping desa dan harmonisasi oleh pemerintah daerah agar selaras dengan kebijakan regional. Untuk keberhasilan transformasi ekonomi, diperlukan kolaborasi lintas sektor, kebijakan yang mendukung, serta pendekatan spesifik sesuai karakteristik desa, seperti diversifikasi ekonomi dan hilirisasi. Pemerintah desa memimpin penyusunan dokumen yang mencerminkan visi pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal.
Transformasi Ekonomi di Desa dan Perdesaan
Indonesia dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 perlu melakukan transformasi menyeluruh, salah satunya dengan transformasi ekonomi. Transformasi ekonomi merupakan kunci pembangunan jangka panjang yang bertujuan untuk memperbaiki sistem perekonomian negara dan daerah sehingga dapat keluar dari jebakan negara berpendapatan rendah. Transformasi ekonomi di Indonesia dilatarbelakangi oleh perubahan struktur penduduk, kemajuan teknologi, perubahan iklim, dan pergeseran geopolitik dan geoekonomi. Untuk mewujudkan transformasi ekonomi di desa, maka diperlukan peningkatan kapasitas SDM masyarakat desa, peningkatan kelembagaan ekonomi desa seperti BUM Desa, pengembangan produk unggulan di hulu dan hilir, dan pembangunan dan pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) dan Artificial Intelligence (AI) di desa. Melalui transformasi ekonomi desa, maka dapat meningkatkan perekonomian desa, terciptanya kesejahteraan masyarakat, memberdayakan masyarakat, menurunnya angka kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, dan menurunnya angka pengangguran di desa.
Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Model Percepatan Pembangunan Transmigrasi
Kementerian Transmigrasi, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2024 tentang Kementerian Transmigrasi, memiliki struktur organisasi yang terdiri dari empat Unit Kerja Eselon (UKE) I dan dua Staf Ahli. UKE I terdiri atas, Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan dua Direktorat Jenderal Teknis di bidang Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi; dan bidang Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi. Apabila dilihat dari struktur organisasi tersebut, dinilai kurang menjawab masalah-masalah utama, khususnya dalam mendukung visi-misi Asta-Cita Presiden Prabowo, seperti ketahanan pangan, swasembada energi, dan pengurangan kemiskinan di Indonesia Timur, serta kurang tegas menjawab isu dan permasalahan pertanahan transmigrasi. Permasalahan ketransmigrasian lainnya adalah, model pengembangan transmigrasi tidak lagi didukung seperti pola kemitraan seperti Pola Inti Rakyat (PIR-Trans), tidak lagi dilaksanakan dengan skema pendanaan seperti zaman Orde Baru, dan anggaran setiap tahunnya semakin berkurang, sehingga dengan kondisi seperti itu, maka akan sulit untuk melaksanakan Asta-Cita Presiden Prabowo. Oleh karena itu, diperlukan SOTK yang dapat menjawab masalah-masalah utama ketransmigrasian, seperti menambah UKE I maupun UKE II yang membidangi pengadaan tanah, sertifikasi, penyelesaian konflik lahan, dan menangani di bidang data dan informasi. Selain itu, rekomendasi kebijakan untuk model pengembangan transmigrasi, yaitu dengan mengembangkan kemitraan dengan BUMN maupun swasta, seperti kemitraan program transmigrasi dengan PIR.
Strategi Peningkatan Indeks Masyarakat Digital Indonesia dan Indeks Literasi Digital di Kabupaten Sumba Barat Daya
Kabupaten Sumba Barat Daya menghadapi tantangan signifikan dalam pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan, tercermin dari IPM yang rendah dan tingkat kemiskinan yang tinggi. Kesenjangan aksesibilitas dan literasi digital memperparah kondisi ini, ditunjukkan oleh IMDI dan Indeks Literasi Digital yang berada di bawah rata-rata provinsi dan nasional. Meskipun akses dan adopsi teknologi digital serta keamanan TIK menunjukkan perkembangan positif, tetapi pilar Pemberdayaan dan aspek ekosistem pembelajaran serta digitalisasi pemerintah masih tertinggal. Peningkatan infrastruktur digital, literasi digital, dan pemanfaatan teknologi menjadi penting untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Policy Brief ini merekomendasikan kebijakan yang terfokus pada penguatan ketiga aspek tersebut untuk menciptakan ekosistem digital yang inklusif dan mendukung visi pembangunan daerah tertinggal.
Penetapan Status Kedudukan Lembaga Sertifikasi Profesi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (LSP Kemendes PDTT) berdiri pada tahun 2019 di bawah unit kerja Balilatfo. Setelah reorganisasi, kedudukan LSP berada di unit kerja BPSDM tetapi tidak berada pada unit kerja eselon II secara khusus. Setiap tahun, user yang perlu disertifikasi mencapai lebih dari 30.000 orang. Dampak tidak adanya unit kerja teknis yang menangani secara khusus mengenai sertifikasi adalah (1) Pelaksanaan sertifikasi belum terarah secara optimal, sehingga target dalam pelaksanaan sertifikasi belum sesuai dengan yang diharapkan, selain itu proses pengembangan standar juga belum terintegrasi dengan unit kerja lain yang membutuhkan pengembangan standar dalam rencana kerja sertifikasi; (2) Pelaksanaan sertifikasi tidak memiliki rencana penganggaran secara khusus dan juga tidak memiliki perencanaan organisasi yang terstruktur. Pelaksanaan kegiatan lebih agile karena tidak memiliki pegawai serta tidak adanya monitoring dan evaluasi kinerja untuk mendukung keberlanjutan kegiatan; (3) Saat ini setiap unit kerja mengajukan SKKNI secara mandiri kepada pihak luar yaitu Kementerian Ketenagakerjaan. Hal ini disebabkan karena tidak adanya unit kerja yang secara khusus menangani tentang standardisasi LSP. Padahal dengan adanya unit khusus yang menangani LSP, maka setiap unit kerja cukup mengajukan SKKNI pada internal Kemendes PDTT sebelum akan dikirim ke pihak luar. Oleh karena itu, LSP Kemendes PDTT perlu memiliki anggaran dan kepegawaian khusus. Oleh karena itu ada 4 (empat) pilihan untuk menempatkan posisi LSP. (1) Memiliki unit kerja eselon II khusus yang bergerak di bidang sertifikasi dan standardisasi; (2) berada di unit kerja eselon II teknis existing saat ini; (3) berada di sekretariat BPSDM sebagai dukungan manajemen; (4) berada di salah satu UPT atau balai teknis yang tersebar di 9 provinsi di Indonesia.
Sumber daya manusia di desa merupakan potensi desa yang menjadi aset dasar untuk dikelola dan dikembangkan demi kelangsungan dan perkembangan desa, sehingga kemampuan desa untuk mengembangkan kesejahteraan rakyatnya dapat terwujud. Strategi untuk meningkatkan kualitas manusia di desa adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikan, kesejahteraan, kesehatan, dan kesetaraan gender. Pengukuran mengenai kualitas manusia desa dapat dilakukan dengan Indeks Kualitas Manusia Desa (IKMDes). Indeks ini merupakan gabungan dari 4 indeks komposit, diantaranya (1) kesehatan; (2) pendidikan; (3) kesejahteraan; dan (4) kesetaraan gender. Pengukuran Indeks Kualitas Manusia Desa (IKMDes) dilakukan dengan cara menyimulasikan pengukuran di empat desa, yaitu Desa Buahan dan Abuan (Kabupaten Bangli) serta Desa Pejeng Kelod dan Pejeng Kawan (Kabupaten Gianyar), Provinsi Bali. Hasil pengukuran diketahui bahwa terdapat tiga desa (Desa Buahan, Pejeng Kelod, dan Pejeng Kawan) memiliki poin di atas 80, sehingga dikategorikan menjadi desa dengan IKMDes sangat maju. Sedangkan satu desa (Desa Abuan) berkategori maju. Rekomendasi dari policy brief ini adalah (1) menyusun regulasi tentang IKMDes sebagai dasar pengukuran kualitas sumber daya manusia desa; (2) menyusun regulasi tentang hasil IKMDes sebagai data yang dapat digunakan oleh semua instansi; (3) mengevaluasi dan menyelaraskan IKMDes dengan Indeks Desa Membangun (IDM); (4) meningkatkan kesadaran bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas manusia desa melalui pendidikan lanjutan; dan (5) meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan desa.
Digitalisasi Konten Pembelajaran dalam Menghadapi Bertambahnya Jumlah Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat
Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional mengatur tentang penyetaraan jabatan struktural ke fungsional. Penyetaraan Jabatan diantaranya Pejabat Eselon III menjadi penjabat fungsional Ahli Madya, Pejabat Eselon IV atau Pengawas menjadi pejabat fungsional Ahli Muda, dan Pelaksana menjadi pejabat fungsional Ahli Pertama. Salah satu jabatan fungsional yang banyak peminatnya adalah Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat (JF PSM). Hal ini terbukti bahwa fungsional PSM adalah jabatan terbanyak keempat dalam jabatan fungsional pemerintahan dengan total 3.089 orang. Maka dari itu, sebagai instansi pembina, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) perlu menyusun sebuah konten pembelajaran digital untuk peningkatan kapasitas jabatan fungsional PSM di seluruh Indonesia. Rekomendasi dari policy brief ini adalah (1) membuka Coaching Clinic bagi jabatan fungsional PSM secara tatap muka; (2) menyediakan konten pembelajaran yang dibutuhkan jabatan fungsional PSM; (3) menjadikan keikutsertaan pada pelatihan dengan minimal 20 jam pelajaran per tahun sebagai syarat pejabat fungsional PSM dapat naik jenjang jabatan.
Peluang Pasar Pengadaan Barang dan Jasa Secara Digital Bagi Badan Usaha Milik Desa di Daerah Tertinggal
E-katalog dan toko daring merupakan program penting dari pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi pada sistem pengadaan barang dan jasa. Namun, sangat disayangkan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di daerah tertinggal belum memanfaatkan peluang ini secara maksimal. Tantangan utama yang dihadapi mencakup minimnya produk BUM Desa yang terdaftar di e-katalog serta kendala regulasi. Dengan potensi besar dalam ekonomi desa, terutama di daerah tertinggal, diperlukan peningkatan keterlibatan BUM Desa dalam ekosistem e-procurement. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data studi literatur, data sekunder dari laporan resmi, serta wawancara dengan pelaku BUM Desa. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif analitis dan SWOT. Hasil analisis menunjukkan bahwa permintaan barang seperti alat tulis kantor dan makanan/minuman mendominasi aspek permintaan dan penawaran pengadaan barang dan jasa, sementara kontribusi BUM Desa di daerah tertinggal masih sangat minim. Beberapa tantangan yang dihadapi adalah infrastruktur dan wawasan digital yang belum memadai serta regulasi yang kompleks. Rekomendasi utama berdasarkan hasil analisis SWOT adalah percepatan digitalisasi pengadaan barang dan jasa melalui pelatihan intensif dan dukungan infrastruktur, serta kolaborasi lebih erat antara pemerintah pusat, daerah, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan BUM Desa untuk meningkatkan kapasitas SDM dan legalitas. Penyusunan regulasi yang lebih inklusif dan penyederhanaan proses administrasi juga diperlukan untuk mempercepat peran serta BUM Desa dalam sistem pengadaan barang dan jasa digital di setiap daerah tertinggal.
Identifikasi Tantangan dan Pengembangan Desa Inklusi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa masyarakat desa didorong untuk ikut terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa serta berhak untuk mendapatkan pelayanan yang setara. Desa selaku organisasi pemerintahan terkecil memiliki wewenang untuk mengatur pemerintahannya sendiri. Kelompok marjinal merupakan salah satu kelompok masyarakat di desa, kelompok ini cenderung tidak terlibat dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan desa, bahkan tidak sedikit dari mereka terpuruk dalam kemiskinan dikarenakan kesulitan mengakses fasilitas umum di desa seperti pendidikan yang layak. Desa inklusi merupakan konsep desa yang menghargai seluruh hak dari masyarakatnya sehingga seluruh golongan masyarakat dilibatkan dalam pembangunan desa serta disetarakan dalam mendapatkan pelayanan umum di desa. Terdapat sembilan indikator dari desa inklusi yang dikeluarkan oleh SIGAB, dari hasil temuan lapangan yang dilakukan pada Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul sebagian besar desa belum memiliki peraturan desa terkait disabilitas dan desa inklusi. Desa telah melibatkan kelompok marjinal dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan desa namun masih ditemukan ketidak-aktifan kelompok marjinal dalam forum musdes. Kelompok disabilitas di kedua kabupaten masih sulit mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi dikarenakan akses yang sulit, jarak yang jauh, dan masih sedikitnya sekolah umum yang dapat menerima disabilitas. Dalam kajian ini ditemukan bahwa untuk meningkatkan kualitas SDM disabilitas dapat dilakukan pemberdayaan, selain itu ditemukan hubungan positif namun tidak signifikan antara regulasi dengan belanja desa untuk kegiatan inklusi. Perlu keterlibatan seluruh stakeholder baik pemerintah maupun non pemerintah dalam mewujudkan desa inklusi.
Collaborative Governance dalam Kerja Sama Desa untuk Mewujudkan Perkebunan Sawit Rakyat Berkelanjutan di Kabupaten Kotawaringin Timur
Analisis bertujuan untuk mengetahui keberhasilan kolaborasi dan kerja sama yang dilakukan oleh Desa Karang Tunggal dan Desa Beringin Tunggal Jaya, Kecamatan Paranggean, Kotawaringin Timur dalam mewujudkan perkebunan kelapa sawit rakyat berkelanjutan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 yang mengamanatkan bahwa seluruh perkebunan kelapa sawit harus tersertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) pada tahun 2025, termasuk perkebunan kelapa sawit rakyat. Analisis menggunakan metode deskriptif kualitatif dan data yang telah terverifikasi dianalisis dengan pendekatan collaborative governance dan konsep helix. Berdasarkan hasil analisis, kedua desa tersebut berhasil mewujudkan perkebunan kelapa sawit rakyat berkelanjutan, memperoleh sertifikasi ISPO dan RSPO, meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya yang sebagian besar berprofesi sebagai petani sawit swadaya dengan mengimplementasikan bentuk collaborative governance melalui pendekatan multihelix dengan aktor yang terdiri dari, pemerintah (provinsi, kabupaten, desa), swasta (SPOS Indonesia, Yayasan JAVLEC, PBKS), perguruan tinggi (UGM, UPR), kelompok petani kelapa sawit, media, dan KUD. Selain itu, gaya kepemimpinan transformasional kepala dan dukungan pemerintah daerah juga menjadi salah satu keberhasilan kolaborasi dan kerja sama ini. Rekomendasi diantaranya terdiri dari pentingnya melakukan kolaborasi dan kerja sama antara desa dengan stakeholder lain yang memiliki sumber daya dan keahlian sebagai strategi dalam pembangunan desa, serta beberapa peran Kemendes PDTT dalam pengembangan kerja sama desa pada bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
perkebunan kelapa sawit rakyat berkelanjutan
Peran Koordinasi dan Integrasi dalam Pengembangan Kawasan Transmigrasi Sebagai Implementasi Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018
Indonesia menghadapi tantangan pemerataan pembangunan dan penduduk, yang diatasi melalui program transmigrasi. Program ini memindahkan penduduk dari daerah padat ke daerah kurang padat. Perpres 50 Tahun 2018 membentuk Tim Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi (Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi) di berbagai tingkatan pemerintahan untuk mengoordinasikan dan mengintegrasikan program transmigrasi. Namun, anggaran transmigrasi mengalami penurunan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, menghambat pelaksanaan program. Pengumpulan informasi menunjukkan bahwa Perpres ini memiliki pengaruh signifikan terhadap pengembangan kawasan transmigrasi, meskipun tantangan seperti kurangnya koordinasi, pendanaan, dan sosialisasi masih ada. Contohnya Kawasan Transmigrasi Rasau Jaya yang menunjukkan bahwa meskipun Surat Keputusan (SK) Tim KIPT belum diterbitkan, koordinasi dan integrasi tetap berjalan efektif berkat komitmen dan sinergi antar instansi. Rekomendasi mencakup penguatan regulasi, peningkatan kapasitas, peningkatan anggaran, dan percepatan penerbitan Surat Keputusan Tim Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengembangan kawasan transmigrasi. Dengan peningkatan koordinasi dan integrasi antar instansi, implementasi Perpres 50 Tahun 2018 dapat berjalan lebih efektif, mendukung pembangunan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan.
Pengembangan Ekosistem Desa Wisata Berkelanjutan
Analisis ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengembangan desa wisata di Kabupaten Banjarnegara dengan lokus Desa Pagak, Desa Kalilunjar, dan Desa Dieng Kulon sebagaimana telah diintervensi oleh Kemendes PDTT. Pendekatan secara kualitatif deskriptif digunakan untuk menganalisis pengelolaan desa wisata. Ditemukan bahwa ekosistem desa wisata yang terdiri atas manajerial, aspek 3A, teknologi informasi, dan political will secara umum sudah terbangun di masing-masing desa. Akan tetapi jika merujuk pada standar minimal pengelolaan desa wisata, terdapat poin yang belum dapat dipenuhi oleh ketiga desa. Salah satu penyebabnya adalah perencanaan yang belum jelas dan situasi pandemi Covid-19 yang membuat wisata terbengkalai. Maka dari itu, disarankan untuk memperkuat ekosistem desa wisata dalam hal manajemen dan aspek desa wisata. Selain itu, beberapa peran Kemendes PDTT dalam pengembangan desa wisata berkelanjutan turut direkomendasikan.
Hak Cipta (c) 2024 Policy Brief Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Penguatan Kelembagaan BUM Desa Bersama Lembaga Keuangan Desa untuk Peningkatan Akuntabilitas dan Profesionalitas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (PP 11/2021) pada Pasal 73 khususnya ayat 1 memberikan amanat dimana pengelola dana bergulir masyarakat yang ikut serta dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-P) harus membentuk Badan Usaha Milik Desa Bersama dalam rentang waktu 2 tahun sejak PP 11/2021 ini disahkan atau paling lambat tanggal 2 Februari 2023. Nantinya, Badan Usaha Milik Desa Bersama Lembaga Keuangan Desa (BUMDesma LKD) akan berperan sebagai lembaga keuangan mikro yang akan menyalurkan layanan permodalan, simpan dan pinjam, dan layanan keuangan lain pada masyarakat desa. Keberadaan BUMDesma LKD menjadi jawaban dari ketidakjelasan status hukum UPK Eks-PNPM MPd (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan) yang telah memasuki masa pengakhiran sejak tahun 2015. Dalam pelaksanaannya, untuk memperkuat kelembagaan BUM Desa Bersama LKD diperlukan dukungan dari berbagai pihak seperti pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Termasuk didalamnya perlu penguatan akuntabilitas keuangan sebagai bentuk pengawasan dan pemetaan atas dana yang digulirkan kepada masyarakat. Selain itu, perlu dukungan untuk melakukan audit agar usaha yang dijalankan tetap sehat dari segi proses pelaksanaan maupun pelaporan keuangan. Kemendes PDTT dapat memberikan pendampingan dan advokasi kepada UPK Eks-PNPM MPd yang belum bertransformasi menjadi BUM Desa Bersama LKD dengan berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa baik tingkat provinsi maupun kabupaten. Kemendes PDTT dapat memberikan pelatihan kepada pengelola BUM Desa Bersama LKD tentang pengelolaan keuangan BUM Desa Bersama LKD. BUM Desa Bersama LKD dapat membentuk suatu forum diskusi atau asosiasi BUM Desa Bersama LKD di masing-masing provinsi di seluruh Indonesia yang selanjutnya dapat membentuk Forum BUM Desa Bersama LKD se-Indonesia.
Kebijakan pengalokasian Dana Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2023 melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 208/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap upaya mengakselerasi percepatan gerak pembangunan di daerah tertinggal sehingga diharapkan pilihan kebijakan yang diambil akan dapat meminimalisir kesenjangan pembangunan yang selama ini masih terlihat. Penyaluran Dana Insentif Fiskal (DIF) TA. 2023 dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yang memiliki syarat salur pencairan yaitu dokumen Perda APBD, Rencana Penggunaan DIF, dan Laporan Realisasi dengan batas waktu penyampaian yang ditentukan. Dari data Kementerian Keuangan, sebagian besar daerah baru menyampaikan dokumen perencanaan mendekati batas akhir waktu yang ditentukan, yaitu 17 kabupaten (27,42%) di bulan Juni, dan 21 kabupaten (33,87%) di bulan Mei 2023. Kendala di lapangan yaitu, daerah memerlukan waktu dan penyesuaian kembali terhadap APBD yang telah ditetapkan, karena informasi terkait dana insentif fiskal baru diterima di awal tahun berjalan. Penyusunan rencana kegiatan di awal tahun berjalan pun menyebabkan pelaksanaan kegiatan baru dapat dimulai setelah pencairan tahap I disetujui. Selain itu juga, pekerjaan yang bersifat pembangunan infrastruktur membutuhkan waktu lebih lama dalam menyelesaikan setiap tahapannya, dimulai perencanaan, pemilihan vendor, proses tender, pembahasan dan penetapan kontrak, sampai pelaksanaan pekerjaan. Hal ini mengakibatkan realisasi atau penyerapan dana insentif fiskal di beberapa daerah tidak dapat mencapai target dengan rentang waktu yang diberikan. Rekomendasi kebijakan yang dapat ditindaklanjuti antara lain: (1) Adanya petunjuk operasional atau teknis terkait rincian kegiatan penggunaan DIF, melalui pembahasan oleh Kemenkeu dengan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait bidang percepatan pembangunan daerah tertinggal; (2) Rincian penerima DIF dapat dilakukan bersamaan dengan UU mengenai Rincian Alokasi Dana Transfer ke Daerah Lainnya yaitu DAU, DAK, Dana Otsus, Dana Bagi Hasil, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa; (3) Pengukuran kinerja daerah tertinggal yang menjadi penerima alokasi DIF perlu melibatkan K/L lain yang terkait; (4) Perlu dibentuk gugus tugas khusus di daerah atau menjadi bagian tugas dari TAPD di daerah penerima DIF untuk membantu terkait syarat administrasi, eksekusi kegiatan di lapangan, serta melakukan konsultasi jika ada kendala dalam pelaksanaan; (5) Peruntukan DIF tidak dibatasi untuk infrastruktur, tapi juga untuk kegiatan lain yang strategis dan dinilai prioritas bagi kesejahteraan daerah tertinggal; (6) Penetapan kriteria dalam pengukuran kinerja tetap mempertimbangkan karakteristik khusus sebagai daerah tertinggal; (7) Perlu dilakukan sosialisasi terkait ketentuan daerah yang dapat menerima DIF berdasarkan pengukuran kinerja, sehingga seluruh daerah mendapatkan informasi dan dapat menjadi pemicu daerah untuk meningkatkan kinerjanya.
Analisis Pemeringkatan Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama
Dokumen Analisis Kebijakan ini mengulas formula pemeringkatan yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan BUM Desa Bersama pada Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 145 Tahun 2022, dengan fokus pada keseimbangan dalam pembobotan aspek-aspek penilaian. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat ketidakseimbangan dalam distribusi skor maksimal antar unit usaha yang berpotensi memengaruhi hasil akhir pemeringkatan. Unit Usaha Pengolahan/Manufaktur, Lembaga Keuangan Desa (LKD)/Simpan Pinjam, Budidaya Pertanian, dan Pariwisata memiliki distribusi skor maksimal yang berbeda, yang berpotensi menyebabkan ketimpangan dalam evaluasi kinerja. Selain itu, dokumen ini juga mengidentifikasi masalah dalam pencantuman skala prioritas indikator, khususnya terkait dengan penilaian kolektibilitas pada Unit Usaha Lembaga Keuangan Desa (LKD)/Simpan Pinjam, yang berpotensi menyimpang dari standar penilaian kualitas kredit yang diakui. Temuan ini menyarankan perlunya reviu Keputusan Menteri Desa PDTT Nomor 145 Tahun 2022 tentang Formula Pemeringkatan BUM Desa dengan melakukan perbaikan pada pedoman pemeringkatan yang meliputi distribusi skor yang adil dan representatif terhadap semua unit usaha serta penyesuaian skala prioritas indikator untuk mencerminkan kondisi operasional BUM Desa/BUM Desa Bersama secara akurat. Rekomendasi kebijakan dalam dokumen ini berkontribusi pada literatur yang ada dengan memberikan wawasan tentang pentingnya pemeringkatan yang adil dan seimbang sebagai dasar pengembangan dan keberlanjutan BUM Desa/BUM Desa Bersama dalam memberikan manfaat bagi masyarakat desa.
Reviu Pengukuran Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi
Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi/IPKTrans merupakan metode pengukuran yang berupa dimensi, peubah dan indikator serta alat analisis agar dapat mengukur status perkembangan kawasan transmigrasi secara akurat. Penetapan dimensi, peubah dan indikator untuk mengukur perkembangan kawasan transmigrasi. Dari hasil evaluasi penggunaan IPKTrans ditemukan beberapa permasalahan yang disebabkan oleh indikator dalam peubah IPKTrans yang kurang menyesuaikan seluruh kawasan transmigrasi. Maka dari itu, penting untuk melakukan reviu untuk mengetahui relevansi penggunaan indeks pengukuran kawasan transmigrasi untuk menentukan status perkembangan kawasan transmigrasi. Hasil reviu pengukuran indeks perkembangan kawasan transmigrasi, perlu mempertimbangkan yang sudah mencakup dimensi yang mewakili seluruh indikator, metode pengumpulan data dan penilaian status kawasan transmigrasi.
Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi
Penyusunan Standar Pelayanan Minimum Desa
Desa selaku perpanjangan tangan pemerintah yang dapat mengatur wilayahnya sendiri memiliki wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Desa selaku pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, namun pelayanan yang diberikan belum memiliki standar sehingga jenis dan mutu pelayanan yang diberikan berbeda-beda. Masih banyak masyarakat yang mendapatkan pelayanan yang kurang memuaskan seperti pelayanan administratif yang lambat dan tidak akuntabel, serta pelayanan terkait dengan fasilitas umum yang kurang memadai. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 sudah memberikan panduan standar pelayanan minimal di desa namun standar yang diberikan hanya sebatas pelayanan administratif, belum sesuai dengan standar pelayanan publik dan apa yang menjadi wewenang dari desa. Standar Pelayanan Minimum (SPM) Desa yang disusun dalam policy brief ini mencakup jenis pelayanan yang menjadi wewenang desa, indikator dari pelayanan, pengukuran ketercapaian standar pelayanan, dan strategi pencapaian ketercapaian standar. Salah satu rekomendasi yang ditawarkan dalam policy brief ini adalah melakukan kajian mendalam penyusunan SPM Desa sebagai standar dalam pemenuhan kebutuhan dasar di desa agar terwujudnya kemakmuran di masyarakat dan mendukung pembangunan di desa.
Reviu Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan
Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan (IPKP) merupakan suatu ukuran yang dibentuk untuk menilai tingkat perkembangan pembangunan kawasan perdesaan, dengan desa-desa yang tergabung dalam kawasan perdesaan sebagai unit analisisnya. Namun, data IPKP yang tersedia hanya sampai pada tahun 2022 dan belum ada pembaruan lagi setelahnya. Kondisi ini diantaranya disebabkan oleh indikator/variabel dalam pengukuran IPKP belum kompatibel, tidak ada korelasi antar nilai IDM dan IPKP, inkonsistensi variabel antara IDM dan IPKP, cara pengumpulan data, dan berbagai hal lainnya. Oleh karena itu, penting untuk mereviu dan mengetahui apakah IPKP tersebut masih relevan digunakan atau diperlukan pengembangan dan pembaruan terhadap dimensi dan variabel pada IPKP agar dapat mewakili gambaran kondisi kawasan perdesaan secara komprehensif. Hasil reviu, perlu mempertimbangkan pengembangan dimensi IPKP yang sebelumnya terdiri dari 5 dimensi menjadi 7 dimensi yaitu Ekonomi, Sosial Budaya, Pendidikan, Kesehatan, Lingkungan, Jaringan Prasarana dan Sarana, dan Teknologi dan Informasi. Adapun arah reviu IPKP ini antara lain mencakup dimensi yang mewakili setiap aspek dalam pengukuran IPKP, indikator setiap dimensi, metode pengumpulan data dan pengukuran indeks, status kawasan perdesaan, dan hal-hal lain yang diperlukan.
Mempertahankan Status Desa Melalui Model Desa Khusus di Wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN)
Pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur (Ibu Kota Nusantara/IKN) memicu isu terkait keberlanjutan desa-desa di sekitar IKN. Desa-desa ini memiliki status maju dan mandiri, ditunjukkan oleh hubungan positif antara Dana Desa dan Indeks Desa Membangun (IDM). Menyimpan potensi pertumbuhan ekonomi, kebijakan perubahan status desa menjadi kelurahan perlu memperhatikan otonomi desa, penggunaan aset, dan pembangunan mandiri. Analisis sistem dinamis menyoroti kekuatan hukum, sosial, ekonomi, dan budaya sebagai faktor penting dalam implementasi kebijakan ini. Perubahan status desa perlu mempertimbangkan keberlanjutan desa, partisipasi masyarakat, dan integrasi kearifan lokal. Implementasi kebijakan ini memerlukan koordinasi efektif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat setempat.
Penetapan Prioritas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)Berdasarkan Kondisi Kerawanan Masyarakat Desa
Total keluarga miskin di desa sebesar 2.430.586 KK sedangkan yang sudah menerima bantuan sosial dari pemerintah sebesar 1.154.172 KK (47,49% KK di desa). Total lansia di Indonesia sebesar 11.319.213 jiwa dimana kondisi mereka dalam segi kesehatan sejumlah 2.707.556 jiwa sakit kronis dan 7.282.782 jiwa menyandang disabilitas. Jika semua itu ditanggung oleh BLT-DD maka membutuhkan anggaran sebesar Rp40.560.307.200.000,00. Pada sisi lain APBN yang dialokasikan untuk BLT-DD dibatasi maksimal Rp17.000.000.000.000,00 sehingga dapat dipastikan APBN tidak cukup untuk mengakomodir seluruh kebutuhan BLT-DD. Untuk menyiasatinya maka perlu disusun penetapan prioritas penyaluran BLT-DD. Diurutkan berdasarkan penerima dengan prioritas tertinggi mempertimbangkan faktor-faktor mulai dari kondisi masyarakat miskin ekstrem lansia yang memiliki disabilitas, masyarakat miskin ekstrem lansia yang memiliki sakit kronis, masyarakat miskin ekstrem lansia, masyarakat miskin ekstrem yang memiliki disabilitas, masyarakat miskin ekstrem yang memiliki sakit kronis, masyarakat miskin lansia, masyarakat miskin yang memiliki disabilitas, masyarakat miskin, masyarakat yang memiliki disabilitas, dan terakhir masyarakat lansia.
Mitigasi Bencana dalam Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Ancaman Bencana di Kawasan Transmigrasi
Indonesia merupakan negara yang berada di kawasan risiko bencana termasuk kawasan transmigrasi yang berlokasi pada daerah rawan bencana. Jika ditinjau ulang kawasan transmigrasi belum sepenuhnya aman bagi para transmigran dikarenakan fasilitas sarana dan prasarana yang terbatas. Untuk itu Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, bertujuan untuk menjamin perlindungan masyarakat dan meminimalisir dari ancaman, risiko, dan dampak bencana. Studi penanggulangan dan mitigasi bencana terutama bagi kawasan transmigrasi memiliki urgensi utama untuk segera disusun dan menganalisis kebijakan terkait mitigasi bencana dalam peningkatan kewaspadaan terhadap ancaman bencana.
Label 'FairTrade' Untuk Badan Usaha Milik Desa
Kemiskinan masih menjadi masalah terbesar di Indonesia khususnya bagi masyarakat yang tinggal di pedesaan dan bekerja di sektor pertanian. Tercatat terdapat 4.321 desa sangat tertinggal dan 3.322 desa tertinggal pada tahun 2022 di 62 Daerah Tertinggal. BUM Desa sebagai salah satu motor penggerak ekonomi desa di daerah tertinggal belum memperhatikan sistem kerja yang adil kepada petani pemasok dan pekerjanya, akses yang luas ke pasar global, serta profit-sharing yang pantas. Salah satu solusi untuk meningkatkan pendapatan petani dan mengakses pasar global adalah dengan menerapkan sistem Fairtrade. Ada beberapa karakteristik penting dari fairtrade yang harus dipahami oleh badan usaha seperti sistem bagi hasil, dana premium, standar harga minimum, perlindungan tenaga kerja, dan segmen ethical consument. Aliet Green (2023) sebagai salah satu perusahaan fairtrade di Indonesia yang dinaungi oleh label Fair for Life telah mengeluarkan sejumlah dana fairtrade sebesar Rp1.684.151.000,00 dari tahun 2014-2022 yang dipergunakan untuk berbagai proyek di desa sekitar dalam rangka meningkatkan kualitas hidup para petaninya. Beberapa stakeholder yang dapat berkolaborasi untuk mewujudkan BUM Desa bersertifikasi fairtrade di daerah tertinggal adalah Kementerian Desa PDTT, Pemerintah Daerah dan BPD setempat, KPPU, dan label fairtrade itu sendiri. Setiap stakeholder memiliki peran dan kewajibannya masing-masing untuk mengembangkan ekosistem fairtrade Indonesia yang masih berada di tahap awal.
Masih Relevankah Pasal 73 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
Pentingnya penanggulangan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan menjadi tonggak pemerintah dalam melaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri berbasis pemberdayaan dan kemandirian masyarakat. Namun, berakhirnya kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan pada tahun 2014 dan munculnya kebijakan transformasi menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama Lembaga Keuangan Desa (BUM Desa Bersama LKD) menjadi polemik di beberapa daerah di Indonesia. Studi dilakukan secara kualitatif melalui wawancara mendalam terhadap stakeholder di Kabupaten Boyolali, sebagai salah satu daerah yang menyepakati untuk tidak bertransformasi. Policy brief ini akan berfokus pada urgensi kebijakan transformasi bagi para Unit Pengelola Kegiatan Eks-PNPM MPd dengan memberikan berbagai alternatif kebijakan.
Badan Usaha Milik Desa dan Badan usaha Milik Desa Bersama dalam Mencapai Ketahanan Pangan
Makanan merupakan suatu kebutuhan pokok bagi manusia agar dapat melakukan aktivitas dalam kehidupan. Pangan merupakan apapun yang berasal dari sumber hayati yang telah diolah maupun tidak diolah menjadi makanan atau minuman maupun menjadi bahan tambahan pangan, atau lainnya. Dari tahun ke tahun jumlah penduduk Indonesia semakin meningkat seiring dengan jumlah lahan pertanian semakin berkurang dikarenakan semakin besarnya kebutuhan pemukiman. Setiap tahunnya lahan pertanian di Indonesia menyusut sebesar 150.000 sampai 20.000 ha dan ini mengancam ketahanan pangan di Indonesia. Dalam pemanfaatan dana desa, 20% dari dana desa dapat digunakan sebagai dana ketahanan pangan. Agar penggunaan dana desa ini lebih efektif dan terarah maka lebih baik dikelola oleh BUM Desa yang bergerak dalam bidang pertanian maupun usaha lainnya yang mendukung ketahanan pangan. Namun masih ada beberapa hal yang harus dibenahi dari BUM Desa agar dapat mengelola dana ketahanan pangan dengan baik. Rekomendasi dari policy brief ini adalah memadukan antara perencanaan pembangunan desa dengan perencanaan bisnis BUM Desa, Fungsi BUM Desa harus lebih luas, dan meningkatkan kapasitas dan kualitas BUM Desa.
Hak Cipta (c) 2023 Policy Brief Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi